Ada Money Politic, Cagub Didiskualifikasi

Ada Money Politic, Cagub Didiskualifikasi

 

SAMARINDA,bekantan.co - Money politic alias politik uang nyaris tak pernah absen di pesta demokrasi. Termasuk jelang Pilgub Kaltim. Bahkan di saat hari H pemilihan pun, praktik ini semakin “menggila”. Tujuannya jelas, untuk memenangkan salah satu kandidat.

Hal inilah yang diwaspadai Bawaslu Kaltim. Jika ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan kekuatan uang untuk menang, maka calon tersebut bisa didiskualifikasi alias dikeluarkan dari kandidat Pilgub Kaltim.

Ketua Bawaslu Kaltim Saiful menjelaskan, hal itu sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73. (baca tabel). “Nah calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Kaltim nantinya, dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon. Jadi didiskualifikasi,” jelasnya.

Bahkan, kata Saiful, bukan saja pasangan calon tapi juga timses atau seseorang bisa dikena sanksi jika terbukti melakukan money politic. Warga yang menerima pun bisa dipidanakan jika mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang tersebut. “Bahkan kalau ada yang ngasih uang agar tak memilih dengan tujuan agar kandidat tak terpilih, maka bisa kena sanksi pidana. Kalau terbukti, penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” katanya.

Dia mencatat setidaknya ada lima kabupaten-kota di Kaltim akan jadi prioritas pengawasannya dalam mengantisipasi maraknya money politic jelang pilgub. Lima daerah itu diantaranya Penajam Paser Utara (PPU), Samarinda, Kutim, Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar). “lima kabupaten kota itu berdasarkan catatan pemilu sebelumnya dan perkembangan yang ada saat ini,” jelas Dosen Fisipol Unmul ini.

Untuk itu, Bawaslu Kaltim akan gencar menggelar sosialisasi pencegahan pelanggaran ketentuan pemilu, sosialisasi sanksi bagi yang melakukan perbuatan money politics. “Kita akan berikan pemahaman pengawasan yang ekstra kepada panwas terhadap kemungkinan akan adanya praktik money politic di wilayah pengawasannya,” pungkasnya. (Ina/nus)