Wali Kota, Wawali dan Sekkot Wajib Turun Tangan

Wali Kota, Wawali dan Sekkot Wajib Turun Tangan

SAMARINDA,bekantan.co - Menurunnya trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak satu tahun belakangan ini membuat jajaran OPD penarik retribusi pajak diguyur kritikan. Kritikan pedas datang dari Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi. Menurutnya, tidak ada kemauan (Political will) dari pemerintah dalam menuntaskan permasalahan PAD ini. Dia menilai seluruh OPD yang terlibat langsung dalam mengali potensi pendapatan daerah tidak berjalan maksimal. Karena dari tahun ke tahun tidak ada trend kenaikan yang signifikan dari sektor ini. Padahal, menurut politisi PDIP ini banyak potensi pendapatan yang seharusnya bisa menopang postur APBD yang tengah diterjang badai defisit.

Pemotongan dana perimbangan dari pusat awal tahun lalu, tak bisa dihindari karena kebijakan nasional. Namun setiap daerah perlu ada semangat baru dalam menggali sekaligus memperbarui sistem sehingga lebih fokus dan terkonsentrasi dengan pendapatan daerah ini.

“Saya memang melihat OPD yang berhubungan dengan PAD memang tidak maksimal. Saya sudah bisa simpulkan ketika kami beberapa kali rapat dengan dinas pemungut. Dari  laporan progres memang tidak ada kemajuan,” terang Siswadi, Rabu (28/3/2018).

Menurut Siswadi sejak dulu dewan sudah mengusulkan untuk perbarui sistem penerimaan retribusi pajak berbasis online. Tujuannya agar lebih terarah dan tranparansi. Selain bisa juga bisa menekan kebocoran. Namun tidak ada perkembangan hingga saat ini.

“Selalu alasan belum bisa beli alat lah, inilah, itulah macam-macam. Itu yang saya tangkap. Bagi saya ini soal semangat atau kemauan,” imbuhnya.  
“Jadi memang saya nggak tahu apakah Pak wali, Pak wawali dan Pak sekkot mensupport kembali aparat-nya. Saya tidak tahu karena itu internal mereka (Pemkot, Red). Tapi saya berharap agar orang-orang ini butuh perhatian wali kota,” sambung politisi PDIP ini.

Dikatakannya, salah satu sektor yang paling potensial yakni kuliner. Perkembangan kuliner di Kota Tepian begitu pesat. Begitu juga dengan tumbuhnya beberapa titik pasar tradisional yang sebetulnya bisa dimaksimalkan pengembangannya oleh pemkot. Sejalan dengan itu ada sektor parkir juga berpotensi. Lagi-lagi bagi Siswadi ini soal kemauan untuk mengerjakan semua potensi yang ada.

“Saya malah bertanya kendalanya apa sebenarnya. Ini harus wali kota, wawali dan sekda benar-benar melakukan evaluasi diinternal mereka,” tutur dia.

Ditegaskannya, orang-orang (Birokrat, Red) yang berada dilingkungan pemkot sudah puluhan mengabdi dan menjalankan tugas kepemerintahan di Kota Tepian. Jadi secara kualitas sudah tentu mumpuni. Begitu juga dengan sistem yang terbangun sudah berjalan hingga puluhan tahun. Harusnya semua persoalan atau kendala sudah bisa di evaluasi secara berkala. Sehingga setiap perubahan selalu berkemajuan.

“Jadi jangan bicara sistem maupun bicara personal. Sekarang tinggal kemauan atau political will nya. Ada atau tidak,” tegasnya.

Beda dengan anggota DPRD yang setiap lima tahun sekali harus ganti orang baru.

“Jadi sudah lah, semua itu kembali ke orangnya kok. Saya yakin perjalanannya dinas juga kencang kan, kemudian SDM juga kencang kan. Apalagi orang-orang birokrasi itu kan orang lama semua. Orangnya juga itu itu saja. Pernah menduduki beberapa tempat (Instansi). Terus Apalagi yang kurang ?,” Artinya kembali ke manusianya. Karena untuk masuk wilayah tersebut, lanjut dia  menjadi urusan wali kota, wawali  dan sekkot. (Ina/nus)