Unmul Kembali Terjadi Gesekan, Perubahan Statuta Disinyalir Amankan Kursi Rektor

Unmul Kembali Terjadi Gesekan, Perubahan Statuta Disinyalir Amankan Kursi Rektor

 

SAMARINDA,bekantan.co - Gesekan kembali terjadi di tubuh Unmul. Kali ini soal perubahan statuta. Sebagain guru besar menuding Rektor Masjaya menyalahi prosedur dalam draft perubahan statuta.

Kesalahan mekanisme itu, karena menggodok draft statuta tanpa melibatkan guru besar atau anggota senat. Padahal sesuai aturan, revisi statuta harus melibatkan ke 52 anggota senat yang semuanya adalah guru besar. 

Salah satu anggota senat, prof Adam Idris mensinyalir praktik yang tidak transparan itu sengaja dilakukan oleh rektor Unmul untuk kepentingan pemilihan rektor pada Mei mendatang. Ada dugaan  pengamanan kembali posisi rektor lewat perubahan statuta.

Adam sapaan akrabnya mengatakan perubahan statuta itu ada mekanisme nya. Pertama, yang membuat statuta adalah anggota organisasi senat. Kemudian hasilnya dibawah ke pleno senat untuk diputuskan. "Tapi yang dilakukan sekarang ini bukan dari komisi organisasi dan dilakukan Balikpapan," ungkapnya, Sabtu (10/3/2018).

Sehingga, menurut dia selain melanggar mekanisme, Masjaya juga dinilai tidak transparan."Saya katakan ini adalah praktek yang tidak transparan. Padahal kampus adalah corong demokrasi," terangnya.

Beberapa waktu lalu, kata mantan dekan Fisip ini rektor pernah membawa draft tersebut dalam rapat senat. Tapi kala itu, disepakati untuk disetujui sementara waktu demi keperluan akreditasi. Dan disepakati agar draft statuta itu akan dibahas kembali. Namun pembahasan kembali justru dilakukan di Balikpapan dan tidak melibatkan semua guru besar.

Tak hanya itu, kata Adam perubahan draft statuta baru juga cenderung melemahkan peran guru besar di kampus. Pasalnya, dratf baru ini tidak memuat semua guru besar adalah anggota senat. Hanya keterwakilan tiga guru besar dari masing masing fakultas. Jika ada fakultas yang tidak memiliki guru besar maka hanya diwakilkan oleh dosen biasa. Memang, ada perguruan tinggi yang tidak memasukan semua guru besar sebagai anggota senat. Namun jumlahnya harus melebihi 25 persen dari total tenaga pengajar.

"Di Unmul berbeda. Guru besar hanya 52 orang saja dari total 930 tenaga pengajar (dosen). Kurang dari 25 persen, artinya sangat minim," tuturnya. "Saya kira ini kental sekali dengan unsur politiknya apalagi jelang Pilrek. Sulit dibantah jika ini ada pengaturan untuk kepentingan Pilrek. Kalau mau maju kembali silahkan, asalkan demokratis," sambungnya.

Menanggapi soal itu, Rektor Unmul Masjaya mengaku hanya salah paham. Dia menjelaskan yang terjadi di Balikpapan adalah  penyampaian proses koreksi dari tim biro hukum Kemenristekdikti atas usulan draft statuta Unmul yang telah disusun oleh sejak tahun lalu. Itu pun agenda Ristekdikti bukan Unmul.

 

"Setelah itu hasil koreksi akan dibahas dan difinalisasi di komisi organisasi sebagai usulan yang akan disampaikan kepada Senat Universitas untuk masukan hingga penetapannya," ungkapnya.

Hal ini dilakukan karena memang draft perubahan statuta yang di usulkan ke ristekdikti dianggap oleh tim biro hukum belum sepenuhnya sesuai dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Perubahan itulah, oleh tim biro hukum harus dibuat pembatasan peran dan keanggotaan  otomatis guru besar sebagai anggota senat.

Itu dilakukan atas perintah PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permendikbud 139 tahun 2014 menyatakan tidak otomatis menjadi anggota senat sebagaimana dalam PP 60 sebelumnya, bahwa fakultas atau bidang ilmu bisa diwakili oleh wakil dosen (bisa guru besar ataupun non guru besar)

"Demikian situasinya. Memang ada perbedaan cara pandang, plus dan minus," tutup rektor lulusan Unhas Makasar ini. (Ina/nus)