Semakin Panjang, Konflik Pekerja dan Perusahaan Harus Ditengahi

Semakin Panjang, Konflik Pekerja dan Perusahaan Harus Ditengahi

SAMARINDA, bekantan.co - Konflik antara pekerja dan perusahaan masih sering terjadi di Samarinda.  Belum lama ini seorang karyawan Mahakam Lampion Garden (MLG) mengaku di-PHK sepihak. Aksi curahan hatinya di media sosial menjadi viral.

Kejadian ini sebagai cermin dari kondisi belum beresnya hubungan baik antar pekerja dan perusahaan. Konflik kedua pihak ini masih sering terjadi. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda mencatat ada 480 kasus PHK dengan alasan berbeda selama 2016. Umumnya alasan pemecatan karena pelanggaran perjanjian kerja. Kemudian disusul perusahaan merugi. 

Sektor yang rawan menimbulkan konflik adalah pertambangan dan energi dengan jumlah 192 kasus. Kemudian disusul sektor angkutan pergudangan dan komunikasi dengan 78 kasus. Tahun 2017 jumlah kasus PHK justru mengalami kenaikan menjadi 687 kasus. 
Jumlah PHK terbesar di sektor keuangan asuransi, usaha penyewaan bangunan dan tanah jasa perusahaan dengan jumlah kasus mencapai 247 kasus. Dengan alasan PHK pelanggaran perjanjian kerja.

Kemudian disusul sektor pertambangan dan energi dengan jumlah 205 kasus. Alasan pemecatan sektor ini lebih dominan karena turunnya harga batu bara dan perusahaan merugi.

Tingginya seteru dunia kerja ini, menurut  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Erham Yusuf karena lemahnya penggunaan lembaga bipartit. Yakni forum komunikasi dan konsultasi antara pekerja dan pengusaha sebagai pelerai konflik tersebut. Padahal idealnya, lembaga itu mesti dimiliki masing-masing perusahaan. Agar bisa meredam konflik yang muncul.

“Makanya ke depan kita akan dorong agar lembaga bipartit agar bisa hadir disemua perusahaan,” ungkapnya, Selasa (6/3/2018).

Meningkatnya kasus PHK juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara global yang berimbas pada daerah. Misalnya turunnya harga batu bara yang berujung pada gulung tikar beberapa perusahaan. Karena Ekonomi Kaltim memang bersandar pada Sumber Daya Alam (SDA).

Dia mengimbau baik perusahaan maupun pekerja agar tetap menjaga profesionalitas dunia kerja untuk sama-sama saling menghargai. Perusahaan sebagai pemberi kerja harus memenuhi semua hak pekerja. Begitu juga kewajiban pekerja kepada perusahaan. 

“Semua kan sudah diatur dalam UU. Ya itu yang dipatuhi,” tutupnya.(Ina/nus)