Relokasi Warga SKM Masih Ngambang

Relokasi Warga SKM Masih Ngambang

 

SAMARINDA,bekantan.co - Relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) terus berlanjut. Rencananya pekan depan pemkot akan berkoordinasi dengan kelurahan terkait upaya pemindahan tersebut.

Hal itu diakui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Samarinda, Dadang Airlangga belum lama ini. Dia mengatakan koordinasi itu nantinya akan dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail. “Nanti Pak Wawali yang memimpin rapatnya, termasuk penentuan target,” ujar Dadang.

Relokasi atau pemindahan tersebut katanya sudah harus dilakukan. Selain sudah tersedianya perumahan untuk mengganti hunian mereka, pemprov pun bersedia membayar ganti rugi lahan untuk perumahan bagi warga eks bantaran SKM. Ditambahkan Dadang, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada tim appraisal untuk menghitung.

Termasuk pula harga sewa perumahan di kawasan Handil Kopi, Sambutan, yang disediakan bagi warga eks bantaran SKM. “Bahan dari konsultan sudah ada, termasuk nilai sewa terendah juga. Nanti kami akan sampaikan semuanya kepada masyarakat,” terangnya. 

Batas harga tersebut juga termasuk salah satu opsi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Hitung-hitungannya nanti disesuaikan dengan masa sewa rumah 20 tahun. “Kalau dibangun sekarang, 20 tahun lagi berapa nilainya, itu nanti dibagi dengan pemkot. Itulah nilai wajar,” sambung Dadang. Pihaknya berargumen lahan tersebut masih kepunyaan pemkot, sehingga tidak salah kalau pemerintah membangun bangunan baru di atasnya. Lagi pula bangunan di sana statusnya hanya disewakan hingga 20 tahun saja.

Hal lain yang juga diperhatikan persoalan infrastruktur bangunan di sana. Kendala saat ini adalah butuh perbaikan di beberapa bagian. Seperti ketersediaan air PDAM dan jaringan listrik. Kemudian ada pula bangunan dengan ganggang pintu yang rusak. “Engselnya sudah ada yang rusak. Ya, tidak bayaklah. Kendala cuma di infrastruktur saja,” imbuhnya.

Relokasi warga bantaran SKM terus berbuntut panjang. Meski pemkot mendesak bahkan telah menurunkan Satpol PP, sebagian warga masih menolak.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, M Rudi mengatakan, sebenarnya kebijakan ini dapat dilonggarkan jika pemkot bersedia. Sebab pihaknya sebenarnya tak ingin jika warga diusir semena-mena. “Kami pun belum mendapatkan alasan yang jelas, jika dibongkar lahan ini akan dibuat apa atau seperti apa?,” ujar politikus Gerindra ini.

Ia melanjutkan, kalaupun pembongkaran dijalankan untuk mengurangi kawasan kumuh, kata dia, seharusnya diterapkan ke seluruh warga di bantaran SKM. “Kami akan hearing dengan pemkot terkait hal ini. Kan yang kumuh dari ini juga banyak, tapi tak ada tindakan,” beber Rudi. (Ina/nus)