Politik Balas Budi Siap Menanti Gubernur Kaltim Terpilih

Politik Balas Budi Siap Menanti Gubernur Kaltim Terpilih

SAMARINDA, bekantan.co - Rekening khusus sumbangan dana kampanye untuk empat pasangan calon gubenur dan wakil gubenur Kaltim 2018 sudah dibuka. Maka, politik balas budi juga akan terjadi. Akan tetapi sulit membuktikan hal tersebut.

Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Sonny Sudiar tak mengelak fakta itu. Baginya, politik balas budi dibalik sumbangan dana kampanye itu pasti. Sebab, fakta pemilu di Indonesia secara umum ada banyak donatur atau sponsor yang ingin mendukung paslon tertentu namun punya misi tertentu. “Dan setelah menang biasanya politik balas budi,” ungkapnya, kemarin (4/3). 

Ketika masuk era baru dalam pilkada langsung, kata dosen HI Fisip ini ada regulasi yang mengatur pembatasan sumbangan baik korporasi dan individu. Pola ini semata-mata hanya menekan agar praktik balas budi. “Namun tak semudah itu. Pasti ada,” ujarnya. 

Jika kondisi tersebut diimplementasikan dalam Pilgub Kaltim maka masih relevan. Karena basis pemilih Kaltim terbesar adalah transaksional. Ada kecenderungan dari konstituen untuk memanfaatkan peluang Pilgub untuk “menyedot” keuangan. Pada posisi ini lah, para donatur dibutuhkan oleh para paslon. Biasanya yang terlibat dalam hal ini adalah bandar politik. 

Kendati demikian, Sonny belum menemukan indikasi itu. Karena kerja tim kampanye dari setiap paslon masih dalam batas kewajaran dan kesukarelaan. 
Kalaupun ada, publik perlu mengantisipasi aktor di luar di Kaltim. “Itu yang paling bahaya,” tuturnya. 

Sonny mencontohkan korporasi besar yang bersembunyi di belakang Pilgub. Dukungan mereka itu atas dasar kepentingan di Kaltim. “Itu sudah pasti. Saya berkesimpulan, untuk Pilgub Kaltim politik balas budinya, bukan hanya proyek besar tapi lebih kepada keleluasaan kelompok tertentu untuk bisa menumbuhkan posisi jabatan yang ada di Kaltim. Jabatan tersebut, akan beririsan dengan kelancaran urusan-urusan membuat kelompok tersebut bermain proyek dengan aman,” bebernya.

Terpisah, Komisioner KPU Kaltim Viko Januardhy mengatakan, laporan awal dana kampanye itu sudah diterima pihaknya sejak 14 Februari lalu. Adapun laporan dana awal di antaranya, paslon Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat tertinggi yakni Rp 1 miliar. 
Disusul Sofyan Hasdam dan Rizal Effendi Rp 50 juta. Kemudian Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebanyak Rp 50 juta dan terakhir paslon Rusmadi dan Safaruddin sebesar Rp 604 juta. 

Semua sumbangan dana yang masuk ke rekening masing-masing paslon akan diaudit akuntan publik pada 20 April mendatang. “Yang jelas semua dana kampanye paslon tetap dalam pengawasan KPU dan Bawaslu Kaltim,” ucapnya. 

Diketahui, KPU Kaltim menetapkan jumlah keseluruhan dana kampanye pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur 2018, sebesar Rp 93.541.917.200.(ina/sas)