Pertimbangkan Gaji Pasukan Kuning Standar UMK

Pertimbangkan Gaji Pasukan Kuning Standar UMK

 

SAMARINDA, bekantan.co - Permintaan kenaikan gaji oleh  pegawai tidak tetap harian (PTTH) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, disambut baik PJs Wali Kota Samarinda Zairin Zain, belum lama ini. Zain mengatakan tenaga PTTH yang merangkap pekerja lapangan terdiri dari petugas pengangkut sampah, supir, pembersih parit, dan security sangat dibutuhkan. Selain menunjang kebersihan kota, para pekerja itu pun jadi tulang punggung Samarinda meraih adipura.

“Tapi tentu harus menyesuaikan kinerja dan jam kerja dari petugas kebersihan tersebut. Sebab, tidak semuanya memiliki jam kerja hingga delapan jam seperti PNS,” ungkapnya. Zairin akan mempertimbangkan kenaikan sesuai UMK Samarinda sebesar Rp 2,6 juta. “Tapi tetap ada pertimbangan sesuai kemampuan keungan daerah,” terangnya.

Senada, Asisten I Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Hermanto menyetujui bila upah para PTTH di DLH dinaikan.  Namun tetap harus mempertimbangkan kinerja. Karena kerja mereka lazimnya dibagi tidak sesuai dengan standar 8 jam kerja.  “Memang kerjanya memiliki resiko besar.  Tapi harus ada pengawasan,” imbuhnya.

Dia bahkan menyarankan agar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih intens melakukan pengawasan di lapangan dengan melakukan kontrol rutin. “Sekarang tidak semua kepala dinas bangun pukul tiga atau pukul enam pagi, hanya untuk mengontrol kerja pasukan kuning. Saya belum pernah melihat yang seperti itu,” tegasnya.

Harusnya, kata Hermanto pemimpin OPD teknis yang berkaitan dengan lapangan harus dipilih dari latar belakangnya pekerja lapangan. Sehingga dapat mengontrol dan memberi motivasi.

Diketahui, sudah lima tahun tenaga PTTH DLH tidak mendapat peningkatan gaji. Atas dasar itu, mereka mengusulkan agar upah mereka dinaikan. Permohonan tersebut disetujui Sekkot Samarinda Chairuddin namun hanya 10 persen.  Rata-rata upah yang diterima para pasukan kuning itu per bulannya bervariasi. Dari Rp 1,3 juta hingga Rp 1,8 juta per bulannya. Jika dinaikan 10 persen maka ada kenaikan sekitar Rp 130 ribu.

“Bagi itu upah itu tidak layak. Pemkot harus mempertimbangan kepatutan dan kelayakan bagi para PTTH di DLH itu. Kami menyarankan agar disesuaikan saja dengan standar UMK Samarinda 2018 sebesar Rp 2,6 juta,” tegas Anggota Komisi I DPRD Samarinda Adigustiawarman. (Ina/nus)