Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Inklusi Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Inklusi Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tanjung Selor,Bekantan.co - Puluhan para Peserta pelatihan yang berasal dari perwakilan beberapa desa yang ada di kabupaten Bulungan dan CSO yang ada di Kalimantan Utara. Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (Setapak) di Kalimantan Utara (Kaltara) antusias mengikuti Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diadakan oleh Yayasan Pionir Bulungan (YPB) bersama The Asian Foundation (TAF).

Program Officer (PO) YPB, Ceria Nur Agist (25) mengatakan jika tingginya minat para peserta untuk mengikuti pelatihan bertajuk “Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkeadilan Gender dan Inklusi Sosial” dilatar belakangi pada realitasnya identitas perempuan dan di karenakan Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus mulai di perhatikan agar laki-laki dan perempuan serta kaum rentan dapat mempunyai akses,partisipasi,kontrol serta adanya jaminan memperoleh manfaat yang setara dalam pengelolaan Sumber daya alam.

“Tidak hanya sebagai istri, ibu, tetapi sebagai profesional, pekerja, pengrajin dan sebagainya,ujarnya, Senin (16/4) saat Pelatihan Dasar Pengelolaan SDA Berkeadilan Gender dan Inklusi Sosial di Pangeran Khar.

Ia melanjutkan, dalam pengelolaan sumber daya alam, Pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial, dimana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bulungan.

“Mengabaikan pengelolaan sumber daya alam dan prioritas mereka untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada akan mengakibatkan pengelolaan SDA menjadi tidak efektif,” terangnya.

Sebab, dalam pemetaan tata guna lahan, kurang terlibatnya gender dan inklusi sosial berarti proses pemetaan tidak mencerminkan kebutuhan dan prioritas mereka. Selain itu, pekerjaan rumah tangga biasanya menyita banyak waktu para perempuan, sehingga mereka sulit aktif dalam forum umum.

Menurut wanita yang akrab dipanggil Agist ini, Konstruksi sosial peran gender telah memposisikan perempuan untuk melakukan pekerjaan reproduksi sebagai kerja-kerja utama perempuan dan yang dianggap kodrati. Peran reproduksi ini dilekatkan sebagai identitas utama perempuan yang kemudian mengaburkan fakta multi identitas perempuan yang terbentuk dari status sosial, kelas sosial ekonomi, etnisitas, pekerjaan.

Karena itu, perlu pengintegrasian gender dan inklusi sosial agar memberi akses yang luas bagi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Sehingga aspirasi, kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dari masing masing pihak dapat direspon dengan tepat dan mampu berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan pembangunan.

Dirinya berharap Peserta pelatihan dari masing-masing desa dapat memahami mengenai isu Gender dan Inklusi Sosial serta mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk kegiatan dan pertemuan-pertemuan perencanaan di Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

“ Ada sekitar 22 orang terdiri dari perwakilan Mitra di Desa yaitu, Sajau, Liagu, Mangkupadi, Pejalin, Long Bang Hulu, Binai. Dan Mitra Setapak Kaltara, yaitu PLH  dan LALINGKA,” jelasnya.(lk)