Pencairan Bosda Triwulan Pertama Dikebut

Pencairan Bosda Triwulan Pertama Dikebut

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pemprov Kaltim menargetkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) triwulan I untuk 299 sekolah cair pekan ini. Namun prosesnya tidak mudah. Pasalnya, pemerintah masih berkutat dengan verifikasi data setiap sekolah penerima Bosda.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M Fathul Halim. Jika verifikasi data dan semua proses administrasi rampung, pihaknya menargetkan pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Fathul, BPKAD hanya mengurusi pencairan dan menerima data valid dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim. “Lupa saya nilainya tapi jumlah sekolahnya 299. Itu nanti disalurkan kerekening sekolah masing-masing,” katanya. Adapun sekolah yang menerima hanya yang menjadi tanggungan provinsi seperti SMA dan sekolah sederajat.

Namun tidak semua sekolah mengerti cara memenuhi persyaratan pencairan. Pihaknya mengaku kerap kali menerima keluhan beberapa sekolah. “Kami ajarkan juga pihak sekolah. Kami jelaskan kepala sekolah administrasinya begini, lalu rekening dan lainnya. Itu kan butuh proses panjang untuk melengkapi,” imbuhnya.

Sembari pihak sekolah berkonsultasi dengan BPKAD, pihaknya juga meminta mengikuti semua ketentuan administrasi dari Disdik. Nanti, kalau data dari Disdik sudah valid barulah diberikan kepada BPKAD untuk dicairkan.

“Verifikasi berkas tetap di Dinas Pendidikan. Tapi penyaluran ke masing-masing sekolah lewat BPKAD,” jelas Fathul. Alokasi Bosda 2018 sendiri cenderung turun menjadi Rp 39 miliar. Sedangkan Bosnas berkisar Rp 571,09 miliar. Jika pencairan dilakuan setiap triwulan, maka per tiga bulan pemprov harus keluarkan anggaran sekitar Rp 9,75 miliar (Rp 39 miliar dibagi empat). Sedangkan anggaran Bosnas yang harus dikeluarkan per tiga bulan adalah Rp 142,7 miliar.

Fathul menambahkan, menurunnya jumlah itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski pun alokasi untuk Bosnas jauh lebih besar. Biasanya kendala tersulit adalah verifikasi data. Kejadian inilah yang membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim tidak bisa memvalidasi data sebuah sekolah karena alasan administrasi tidak lengkap.

“Itu yang agak sulit karena banyak sekolah yang harus diverifikasi sama disdik,” jelas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini.

Sebelumnya sekretaris Dinas Pendidikan Kaltim Sudirman mengakui pencairan Bosda tidak mudah. Ada prosedur yang harus dilalui. Laporan pertanggungjawaban Bosda harus dibuat dari kabupaten/kota dan disetor ke Disdik Kaltim. “Laporan triwulan sebelumnya disampaikan, baru triwulan selanjutnya dicairkan,” terangnya. “Yang mengetahui itu ada di satuan pendidikan. Kan adanya di kabupaten/kota,” sambungnya. (Ina/nus)