Pemkot Bantah Pemotongan Dana Aspirasi

Pemkot Bantah Pemotongan Dana Aspirasi

ASPIRASI. Riak-riak soal dana aspirasi dilingkungan DPRD Samarinda masih menyimpan misteri. Pemkot merasa tak memotong sedikit dana tersebut.

SAMARINDA, bekantan.co -  Ribut-ribut soal dana aspirasi di DPRD Samarinda ditanggapi pemkot. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan dalam pembahasan APBD 2018 tidak ada pemotongan dana aspirasi dewan.

Dana tersebut tetap tersedia sesuai dengan usulan kegiatan dari daerah pilihan (Dapil) masing-masing dewan. Jumlah kegiatan yang diusulkan tetap diakomodir sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Nominal tidak ada yang berubah. Saya jamin. Setiap dewan dapat Rp 500 juta,” ungkapnya belum lama ini.

Hanya saja, Sugeng tak mengetahui persis teknis pembagiannya. Riak-riak ini bermula ketika beberapa anggota dewan mendatangi kantor Bappeda untuk menanyakan kejelasan usulan mereka.

“Jatah pimpinan terlalu besar,” ucap salah satu anggota dewan yang enggan menyebut nama.

Selain itu, dia juga mengaku beberapa kegiatan di antaranya mendadak hilang atau tidak diakomodir. Namun hal tersebut dibantah Sugeng.

“Makin ke sini katanya kegiatannya hilang. Mungkin saja kegiatannya selisih, tidak mungkin hilang. Misalnya punya si A hilang tapi punya si B jadi dua. Berarti si B yang ambil,” kata Sugeng menganalogikan.

Sugeng mengaku tidak ada yang salah dalam hal itu. Hanya ketidakcermatan yang memunculkan polemik.

“Tapi itu urusan teknis sehingga saya tidak masuk sampai ke situ,” tuturnya.

Diketahui, beberapa anggota DPRD Samarinda protes dengan pimpinan DPRD terkait jatah dana aspirasi. Keluhan ini dikarenakan pembagian tidak merata lantaran jatah pimpinan mencapai Rp 20 miliar. Anggota dialokasikan Rp 500 juta. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi menilai riak-riak itu menjadi hal lazim di tubuh dewan.

“Kalau tidak ada riak-riak berarti bukan DPRD. Ada yang mengkritik, saran itu biasa makanya di tahapan pembahasan APBD itu ada mekanisme pandangan umum dan akhir fraksi,” ucap Siswadi Selasa (6/3/2018).

Soal jatah usulan kegiatan, Siswadi optimistis semua sudah sepakat sebelum APBD diparipurnakan. Kecuali ketika di pembahasan APBD ada usulan masuk, akan tetapi hilang saat pengesahan atau diparipurnakan.

“Itu yang patut dipertanyakan. Ini juga menurut saya tidak benar. Wajar jika dipertanyakan,” tuturnya. 

Politisi PDIP ini mengaku usulan kegiatan dari setiap dewan sudah diakomodir maksimal. Jika ada yang belum, maka di luar kewenangannya untuk mengomentari itu. “Ketika sudah diparipurnakan, ada tidak sepakat. Maka patut dipertanyakaan. Kemana saja dia selama ini,” singgung Siswadi. (Ina/nus)