Serba Salah, Nelayan Tetap Tunggu Kebijakan KKP

Serba Salah, Nelayan Tetap Tunggu Kebijakan KKP

IST

TARAKAN, bekantan.co - Dalam masa peralihan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela ke alat tangkap gillnet millenium masih ditunggu oleh nelayan di Kaltara. Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Kaltara) telah menjanjikan bakal menukarkan alat tangkap tersebut dalam kurun waktu tahun ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara, Nur Hasan menjelaskan sampai saat ini masih  menunggu kebijakan  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia juga tidak mempermasalahkan kebijakan Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT KKP) yang akan berlakukan  peralihan alat tangkap tersebut. "Harusnya ini sudah terselesaikan tahun lalu (2017), namun sampai detik ini belum ada. Kami tetap menunggu dan melihat evaluasinya," ungkapnya saat dikonfirmasi media ini, Rabu (28/2/2018).

Menurut Hasan, jika hasil tangkapan menggunakan gillnet millenium tidak ada benturan dengan nelayan maka tidak masalah. Lagipula, dari segi teknis alat tangkap tersebut perlu dievaluasi. Jika kedepannya sudah di lakukan uji coba namun tidak membuahkan hasil, maka akan menimbulkan masalah. "Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Lagipula gillnet ini  sudah digunakan fungsinya berbeda, untuk udang, dan untuk ikan pepija berbeda," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, Amir Bakhri mengakui, untuk daerah di luar pulau Jawa mengacu kepada Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 02  Tahun 2015 yang melarang penggunaan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets).

Diakuinya Amir, yang masih menjadi permasalahan saat ini, kapal dengan muatan 10 gross ton (GT) kebawah alat tangkapnya akan diganti. Sedangkan, kapal muatan 10 GT keatas yang terdiri dari 28 unit kapal akan difasilitasi peminjaman kredit lunak di perbankan. "Sampai saat ini belum ada pergantian (di Kaltara). Tapi kami sudah ketemu dengan Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT KKP), alokasi pergantian pukat hela akan dilaksanakan," bebernya.

Bukan hanya DKP Kaltara yang memprioritaskan hal tersebut, lanjut Amir, ternyata Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kaltara), kemarin (28/2/2018) juga menanyakan kembali ke DJPT KKP. "Kendalanya ini hanya masalah kebiasaan, kan nelayan juga sudah lama pakai (pukat hela) itu," imbuhnya.

Dalam kegiatan rapat kerja bersama instansi terkait, pihaknya sudah mengusulkan alat tangkap jaring millenium. Saat di uji coba diperairan Kaltara waktu lalu, alat tangkap tersebut membuahkan hasil tangkapan yang baik. Untuk nelayan di Kaltara, yang masih menggunakan pukat hela dibawah 10 GT bisa menukarkan alat tangkapnya.

"Rencana tahun ini bakal disalurkan, tapi itu atas rekomendasi pemerintah setempat. Kan dari pusat (KKP) yang melarang, dia juga harus menggantikan," pungkas Amir.

Di sisi lain, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kaltara, Kaltim dan Kalsel, Akhmadon menyatakan, alat tangkap cantrang masih  digunakan di Tarakan. Ia juga sudah mendiskusikan hal tersebut kepada Pemerintah Kota Tarakan. Menurutnya alat tangkap tersebut tidak ramah lingkungan. "Kami masih mencari jalan tengahnya. Karena ini  menyangkut hajat hidup orang banyak," harapnya.

Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tarakan, Husna Ersant Dirgantara menyatakan, dari para nelayan masih menginginkan menggunakan pukat hela. Terkait penggunaan alat tangkap gillnet millenium (jaring insang) juga sudah dipakai dan dianggap tidak perlu di uji coba di Tarakan. "Kalau disini sudah ada 10 sampai 15 persen digunakan (nelayan Tarakan). Memang tidak terlalu banyak. Kemarin solusi untuk alat tangkap ikan nomei sampai sekarang belum ada," singkat pria yang akrab disapa Ersant. (sas/nus)