Minimarket Nasional Berkedok Lokal

Minimarket Nasional Berkedok Lokal

SAMARINDA,bekantan.co - Maraknya minimarket di Kota Tepian dinilai mematikan pedagang lokal. Alasan ini pula membuat Forum Persatuan Saudagar (FPS) melaporkan beberapa minimarket yang diduga ilegal kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Senin (6/3/2018).

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pemkot Samarinda sudah memoratorium perizinan minimarket yang berskala nasional seperti Indomaret, Eramart, Alfa Midi dan lainnya. Kebijakan ini berlaku sejak 2015 lalu. Artinya jika ada yang muncul lagi, maka patut diduga ilegal.

Ketua FPS Samarinda, Gulman mengatakan, pihaknya sudah menyurati Pjs Wali Kota Samarinda Zairin Zain terkait hal itu. Selain bersurat, pihaknya juga mendatangi kantor Satpol PP Samarinda untuk melaporkan hasil temuan mereka di lapangan.

“Kami identifikasi di lapangan, ada beberapa swalayan baru dengan nama lain. Hanya berkedok lokal. Tapi minimarket nasional. Kami menduga mereka hanya ganti nama. Biar kelihatan minimarket local. Padahal tidak,” terang Gulman, kepada Sapos.

Selain itu, ada dugaan ilegal atau tak berizin karena melalui perwali, pemkot sudah tak mengeluarkan izin minimarket nasional. Namun, di beberapa titik ternyata FPS menemukan perusahaan ritel secara nasional ini mendesain minimarket dengan gaya lokal.

“Lucunya, logo dan bendera sama. Hanya diganti nama. Kami temukan dua di Jalan AM Sangaji dan Jalan Kulintang,” tuturnya.

Kedua minimarket itu juga sangat dekat dengan Pasar Segiri. Dalam perwali jarak minimarket dengan pasar lokal minimal 500 meter.

Sekretaris FSP Samarinda, H Basnur menambahkan, sejak 2015 ada beberapa titik minimarket yang sudah ditutup Satpol PP, namun kembali dibuka. Basnur enggan menyebut secara jelas lokasi minimarket tersebut. “Yang jelas kami sudah serahkan ke pihak berwenang. Biarkan mereka yang bertindak,” terangnya.

Plt Kepala Satpol PP Samarinda, Ruskan mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) Samarinda untuk memastikan kelengkapan izin. “Nanti kita koordinasi dulu. Baru kita turun ke lapangan untuk memastikan ada izin atau tidak,” ungkapnya. 
Kepala DPPTSP Samarinda, Akhmad Maulana belum memberi respons saat dikonfirmasi media ini. (Ina/nus)