KPU Telah Tetapkan DPS Pilgub Kaltim     

KPU Telah Tetapkan DPS Pilgub Kaltim     

 

SAMARINDA,bekantan.co - KPU Kaltim akhirnya menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Kaltim pada pleno rapat rekapitulasi, kemarin (17/3). 

Rapat pleno ini dihadiri seluruh KPU tingkat kabupaten dan kota se-Kaltim. Masing-masing KPU kabupaten dan kota melaporkan DPS hasil pemutakhiran dari masing-masing daerah.

Dari hasil laporan tercatat DPS terbanyak masih tersebar di tiga kota, yakni Samarinda, 549.718 orang. Kemudian disusul Kutai Kartanegara (Kukar) 468.639 orang dan Balikpapan, 419.718 orang. Sementara Mahakam Hulu menjadi kabupaten dengan jumlah pemilih terkecil yakni 21.096 orang. 

Sementara total seluruh DPS Kaltim per Maret 2018, sebanyak 2.346.674 pemilih. Dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.218.514 orang dan perempuan 1.128.160 orang yang tersebar 103 kecamatan dan 1.038 desa dengan total jumlah TPS sebanyak 7.576 titik.

Dari hasil coklit terhadap beberapa kabupaten mengalami penurunan pemilih. Namun, bukan berarti terjadi pengurangan penduduk, namun data pemilih makin valid. “Karena petugas kami coklit door to door,” ucap, Ketua KPU Kaltim Muh Taufik. 

Setelah penetapan DPS, lanjut Muh Taufik data DPS diprint kemudian diserahkan ke KPU kabupaten dan kota untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masing PPS akan menempelkan di kantor kelurahan dan desa bahkan kecamatan disetiap kabupaten dan kota untuk diketahui oleh warga.

“Jika ada warga yang belum masuk dalam DPS maka segera melaporkan diri ke KPU dari masing-masing kabupaten dan kota untuk didata,” terangnya.

Proses itu dilakukan sampai menemukan data yang betul-betul bersih. Kemungkinan April baru dilakukan pleno untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Kaltim. Namun secara umum, DPS tidak selisih jauh dengan DPT. 

Dari total DPS tersebut, ada sekitar 5,25 persen warga yang belum memiliki KTP-el. Khusus mereka KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten dan kota agar segera dibuatkan KTP-el.

“Sehingga data ini bisa bersih seluruhnya. Bagi mereka tak memiliki KTP-el bisa memilih di Pilgub. Tapi tidak di Pileg dan Pilpres. Makanya kita genjot agar segera mendapatkan KTP-el,” terangnya.

Rapat pleno sempat terhenti diskorsing karena data DPS Samarinda dan Kutai Timur sempat mengalami selisih dengan data Bawaslu Kaltim. Namun setelah dilakukan singkronisasi ternyata tidak terjadi perubahan.

“Ada dua kabupaten kota perlu dikoreksi karena ada ketidak sesuaian data antara KPU dan Bawaslu. Namun setelah di cocokkan ternyata menemukan kesamaan tidak ada perubahan,” tutupnya. (Ina/nus)