Komisi III Warning Pjs Wali Kota Soal Izin Transmart

Komisi III Warning Pjs Wali Kota Soal Izin Transmart

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pemkot Samarinda di bawah kendali Pjs Wali Kota Zairin Zain, sedang semangat-semangatnya untuk mengebut penyelesaian proses perizinan pembangunan Transmart. Sayangnya, DPRD Samarinda justru belum menyetujui rencana proyek itu.

“Sampai saat ini kami di Komisi III belum dilibatkan pembahasan pembangunan Transmart itu. Artinya secara prinsip kami belum setuju,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Rabu (14/3/2018).

Tahrir mengatakan, pemkot belum pernah membangun komunikasi formal terkait rencana pembangunan Transmart. Padahal, semua keputusan yang bersifat strategis, kata Tahrir, DPRD harus dilibatkan dalam proses itu. Pihaknya hanya mengetahui ribut-ribut soal Transmart selama ini, dari pemberitaan di media cetak.

“Pemkot tidak boleh sepihak. Keputusan itu, DPRD secara prinsip belum memberikan sikap setuju,” tuturnya.

Politisi Golkar ini memberi peringatan terhadap langkah kebut Pjs Wali Kota Zairin Zian supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi keputusan pembangunan Transmart adalah strategis.

“Dampaknya perlu dipertimbangkan matang-matang. Jika tidak memenuhi syarat, maka kami bisa katakan tidak,” tegas Tahrir. 

“Kami imbau kepada Pjs wali kota agar jangan gegabah. Apalagi sifatnya strategis. Apalagi mengirim surat  ke Menteri Kehutanan tanpa konsultasi ke DPRD,” sambungnya.

Jalan panjang pengurusan kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB) membuat Pjs Wali Kota Samarinda, Zairin Zain mengambil langkah cepat. Zairin akan menggeser sebagian lahan yang masuk ruang terbuka hijau (RTH) ke sebelah kiri kawasan itu. Kemudian jalan masuk dari sebelah kiri dari Jalan Bhayangkara akan digeser menuju Lamin Indah. Pergeseran lokasi RTH itu, kata Zairin, akan dikoordinasikan dengan Kementrian Kehutanan. Jika memungkinkan, maka pihaknya akan melakukan hal itu. 

“Untuk pergeseran, gubernur dan wali kota sudah bersurat ke Menteri Kehutanan (Menhut). Tinggal menunggu persetujuan dari Menhut,” kata Zairin.

Zairin mengatakan, pergeseran wilayah itu tidak menghilangkan ruang RTH. Diketahui, sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014-2034 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, terdapat 6.000 meter persegi menjadi RTH, dari 33.342 meter persegi yang direncanakan untuk pembangunan Transmart.

Tahrir menginginkan agar semua prosedur perizinan harus berjalan sesuai mekanisme. “Bukan ujug-ujug langsung berkirim surat ke Mentri minta percepatan pembangunan. Justru kesannya dikebut sekali tanpa mempertimbangkan dampaknya,” timpal Tahrir. (Ina/nus)