KLB Difteri Belum Dicabut, Ancam Gizi Buruk

KLB Difteri Belum Dicabut, Ancam Gizi Buruk

SAMARINDA,bekantan.co -  Status kejadian luar biasa (KLB) difteri Samarinda hingga kini belum dicabut. Menurut Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Rustam, hal ini berkaitan erat dengan persoalan gizi. Menurut Rustam, kebutuhan gizi yang kurang berdampak pula pada kekebalan tubuh. Namun untuk pemenuhan gizi sendiri tidak bisa dibebankan pada Dinkes saja.

“Karena itu kami mau tanya pada kementerian, apa yang harus kami lakukan?” tanyanya saat rapat kerja daerah bersama jajaran Kementerian Kesehatan Selasa (27/3/2018).

Pihaknya mengakui status KLB difteri hingga kini belum dicabut. Kendati demikian pihaknya menargetkan akhir bulan ini status tersebut sudah dicabut. Pasalnya Dinkes tidak lagi menemukan pasien suspect difteri. Hanya saja untuk mencabutnya masih ada hal yang harus dilalui. Yakni melalui surat keputusan (SK) wali kota. "Penetapan KLB dengan SK wali kota. Mencabutnya juga harus dengan SK," tambahnya.

Sebenarnya pencabutan status akunya hanyalah formalitas. Meski tidak dicabut pun Dinkes sudah lakukan upaya penanganan dan pencegahan. Seperti Outbreak Response Immunization (ORI). Yakni pemberian vaksin anti difteri kepada seluruh masyarakat yang menjadi target.

“Tapi karena gizi juga berpengaruh. Keberadaan semua pihak jadi dibutuhkan,” pungkasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Bambang Wibowo pun menanggapi keluhan Rustam. Katanya, penetapan status KLB tidak boleh sembarangan. Terkait upaya mengatasinya, ia menyebut daerah lebih tahu persoalannya sendiri.

“Itu tergantung kondisi daerah masing-masing. Jadi penanganannya pun pasti berbeda,” ujarnya. Tapi beberapa hal yang tetap wajib dilakukan adalah melakukan penyelidikan dan mengambil langkah surveillance atau pencegahan.

Dinkes, lanjutnya harus gesit meminimalisasi penyebaran difteri tersebut. “Baik dalam rumah, sekolah atau tempat kerja bagi yang di atas 18 tahun. Semua harus mendapat imunisasi bersama-sama,” tegas Bambang.

Bahkan jika nanti status KLB tidak dicabut, ia meminta Dinkes Kaltim untuk lebih mensupport Pemkot Samarinda. “Mohon dicek ulang status KLB ini. Kalau perlu harus segera di support oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Bambang juga menambahkan jika status KLB belum dicabut, maka anggaran tanggap darurat masih bisa digunakan. Kendati demikian pihaknya menyebut hal itu menjadi kewenangan pemerintah kota. “Yang lebih tahu persoalan adalah pemerintah daerah. Tapi kalau memang belum dicabut, anggaran itu masih bisa dipakai,” tukasnya.

Adapun anggaran tanggap darurat difteri sendiri mencapai Rp 3 miliar dari APBD Samarinda. (Ina/nus)