Jatam : Lemah Pengawasan Tambang Ilegal Karena Oknum Polisi dan Pegawai Bermain

Jatam : Lemah Pengawasan Tambang Ilegal Karena Oknum Polisi dan Pegawai Bermain

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pemkot Samarinda membentuk satuan tugas (satgas) untuk merespons maraknya tambang ilegal. Satgas itu melibatkan beberapa instansi terkait. Namun menurut Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, jangan sampai satgas ini hanya menambah beban anggaran daerah namun nihil dalam penindakan hukum.

Karena, menurut dia, sudah ada satgas illegal mining yang terbentuk di Polda Kaltim. Satgas itu pun bekerja atas laporan warga. “Tidak ada inisiatif internal berupaya mencari tahu sendiri melalui patroli rutin,” ungkapnya, kemarin (17/3).

Begitu juga dengan satgas Pemkot Samarinda ini. Jatam Kaltim menilai beberapa aktivitas illegal mining yang telah dilaporkan masyarakat, namun lamban dalam penanganan.

Dia mencontohkan beberapa kasus illegal mining seperti di RT 17 Kelurahan Lempake. Kemudian di belakang Rumah Sakit IA Moeis di sekitaran kampus Politeknik Negeri Samarinda, TPU Kebun Agung, Sambutan, bahkan Palaran. “Penindakannya tidak jelas,” tegasnya.

Dia menduga, lambannya reaksi penanganan karena sejumlah oknum aparat kepolisian hingga oknum pegawai pemerintahan terlibat dalam kegiatan ilegal ini. “Akan sangat sulit melakukan penindakan hukum jika di tubuh perangkat hukum sendiri ada yang bermain,” tuturnya. 

Menurut catatan Jatam, di wilayah Samarinda terdapat 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang  diterbitkan pemkot sewaktu kewenangan belum beralih ke Pemprov Kaltim. Hanya sebagian kecil yang identitas perusahaannya diketahui masyarakat. Termasuk minimnya jumlah inspektur pengawas menjadi celah bagi maraknya aktivitas ini.

Banyaknya izin tambang yang di terbitkan kala itu, bagi Rupang  sebagian mafia tambang justru menjadikan ini sebagai peluang untuk mengeruk secara ilegal. Karena masyarakat tidak bisa membedakan mana yang legal dan ilegal.

Harusnya pemerintah juga memasang pengumuman kepada perusahaan mana saja yang telah berakhir izinnya. Sehingga masyarakat bisa terlibat dalam proses pengawasan.   

“Berkali-kali pemerintah dan aparat kepolisian kecolongan dan kami sayangkan baru sekarang membentuk unit satgas illegal mining,” tegasnya.

Sebelumnya, satgas khusus illegal mining yang dibentuk pemkot melibatkan beberapa instansi terkait diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota dan provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, Badan Pertanahan Samarinda, Satpol PP kota dan provinsi, Polresta Samarinda, Kodim Samarinda, dan Distamben Kaltim, serta lurah dan camat.

Asisten II Sekretaris Kota (Setkot) Samarinda Endang Liansyah, mengatakan pembentukan tim itu dimaksudkan untuk menindak lanjuti setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tambang batubara. Tak hanya itu, tim juga akan menelusuri tindakan oknum yang bermain tambang tak berizin. “Termasuk dalam urusan pidana. Pemkot harus lebih tegas sekarang,” ucapnya. (Ina/nus)