Ini Kata Nusyirwan Terkait Relokasi Bantaran Sungai Karang Mumus

Ini Kata Nusyirwan Terkait Relokasi Bantaran Sungai Karang Mumus

Cuti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidak Menjadi Kendala

SAMARINDA, bekantan.co - Cutinya Wali Kota Samarinda Sjaharie Jaang dan Wakil Wali Kota (Wawali) Nusyirwan Ismail (alam) tidak akan berpengaruh terhadap Relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Bahkan relokasi bisa terjadi di masa Pelaksana Tugas (Plt) wali kota akan datang. 

Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail  menjelaskan pemkot sebenarnya sudah melakukan persiapan sejak lama. Mulai dari menyediakan rumah di Simpang Pasir hingga berkomunikasi dengan warga. Nus menambahkan menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) untuk menindaklajutinya. “Dari perkim katanya ada anggaran untuk perbaikan beberapa kerusakan di perumahan, kemudian anggaran untuk pengadaan listrik,” katanya. 

Namun Nus belum tahu apakah relokasi tersebut dilakukan berangsur-angsur atau sekaligus. Kalau berangsur-angsur berarti hanya beberapa warga yang bersedia untuk dipindahkan. Namun kalau memindahkan sekaligus, kemungkinan besar terealisasi tahun depan. “Karena mengikuti kemampuan anggaran juga,” ucapnya. Nus juga menambahkan saat cuti tidak akan berpengaruh terhadap relokasi. Bahkan relokasi bisa saja dilakukan oleh Plt wali kota akan datang. “Karena ini program prioritas sesuai amanat APBD, kami yakin bisa diselesaikan. Mungkin akan ditangani Plt yang bertugas selama empat bulan kami cuti,” sambung Nus. 

Nus juga menambahkan sudah menugaskan pejabat terkait seperti asisten II dan Kepala Dinas Perkim, Dadang Airlangga untuk mengurus teknis relokasi. “Saya serahkan semua ke Pak Dadang. Apakah menggunakan skenario sekaligus total atau berangsur-angsur. Yang penting di Perkim, masyarakat juga tidak ada masalah,” pungkasnya. 

Sementara itu kepala Dinas Perkim, Dadang Airlangga  mengutarakan relokasi sudah harus dilakukan.  Bahkan harga sewa perumahan di kawasan Handil Kopi, Sambutan, yang disediakan bagi warga eks bantaran SKM juga sedang dihitung. “Bahan dari konsultan sudah ada, termasuk nilai sewa terendah juga. Nanti kami akan sampaikan semuanya kepada masyarakat,” terangnya.  

Batas harga tersebut juga termasuk salah satu opsi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Hitung-hitungannya nanti disesuaikan dengan masa sewa rumah 20 tahun. “Kalau dibangun sekarang, 20 tahun lagi berapa nilainya, itu nanti dibagi dengan pemkot. Itulah nilai wajar,” sambung Dadang. Pihaknya berargumen lahan tersebut masih kepunyaan pemkot, sehingga tidak salah kalau pemerintah mendirikan bangunan baru di atasnya. Lagi pula bangunan di sana statusnya hanya disewakan hingga 20 tahun saja. 

Hal lain yang juga diperhatikan persoalan infrastruktur bangunan di sana. Kendala saat ini adalah butuh perbaikan di beberapa bagian. Seperti ketersediaan air PDAM dan jaringan listrik. Kemudian ada pula bangunan dengan gagang pintu yang rusak. “Engselnya sudah ada yang rusak. Ya, tidak bayaklah. Kendala cuma di infrastruktur saja,” imbuhnya. (Ina/nus)