Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Polisi Masih Tunggu Konsultasi BPKP

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Polisi Masih Tunggu Konsultasi BPKP

TARAKAN, bekantan.co - Berkas perkara dugaan korupsi pengadaan lahan pemerintah kota (Pemkot) Tarakan terus dilakukan penyidikan. Begitu juga dengan pengumpulan barang bukti pembebasan lahan.

Kapolres Tarakan, AKBP Dearystone M.H.R Supit melalui Kasat Reskrim, AKP Choirul Yusuf menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu tim appraisal serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) untuk pemberkasan ulang untuk diproses ke tahap penyidikan. "Baru bisa di tanda tangani. Selain itu kami juga tunggu konsultasi dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Pembangunan)," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/3/2018)

Lanjutnya, fakta keterangan tim appraisal menyebutkan bahwa harga yang di mark up pembebasan lahan yang berada di Jalan Yos Sudarso lebih tinggi dari harga sebenarnya. Nantinya kerugian negara akan disandingkan dengan perhitungan harga lahan

Adapun kendala lain, kata Choirul, Polda Kaltara yang baru terbentuk, harus berkoordinasi kembali dengan Polda Kaltim serta Mabes Polri. "Kan permohonan ekspos sudah kami sampaikan ke Polda Kaltim. Makanya baru bisa penetapan tersangka dari Polda," ungkap pria berpangkat balok tiga ini.

Saat disinggung terkait dua pejabat Pemkot Tarakan yang terlibat pengadaan lahan, ia enggan untuk membeberkan lebih lanjut. "Kan jelas, melakukan mark up dan penambahan kekayaan sendiri melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," tegas AKP Choirul.(sas)