Dua ASN Ditindak Panwaslu, Diduga Terlibat Kegiatan Dengan Paslon

Dua ASN Ditindak Panwaslu, Diduga Terlibat Kegiatan Dengan Paslon

 

SAMARINDA,bekantan.co - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samarinda menindak dua ASN dilingkungan pemkot Samarinda. Penindakan tersebut dilakukan karena dua ASN yang bersangkutan diduga terlibat dalam aktifitas politik paslon Pilgub tertentu.

Imam Susanto, Anggota Komisioner Panwaslu Samarinda mengatakan penindakan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota kemudian  PP nomor 52 tahun 2010 tentang disiplin ASN serta PP nomor 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Dari keempat semua aturan itu tidak dibenarkan ASN terlibat dalam aktifitas politik baik secara aktif maupun pasif. 

Terakhir, ada Surat Edaran KASN nomor B-2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang pengawasan netralitas PNS dalam Pilkada dan Surat Menpan RB nomor B/71/M, SM, 00,00/2017 tentang pelaksanaan netralitas AS tertanggal 27 Desember 2017. Disana dijelaskan larangan ASN untuk terlibat aktifitas politik dalam bentuk apapun.

Bahkan, mendekati saja atau mendampingi calon kepala daerah pun tidak dibenarkan.  Tak hanya itu, ASN juga dilarang mengunggah, like, mengomentari, dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui medsos.  Bahkan  menghadiri deklarasi bakal calon pilgub pun dilarang. 

Lantas apa kesalahan dua ASN tersebut. Imam mengatakan pihaknya mendapat laporan dari salah satu paslon yang menyertakan bukti foto keterlilbatan camat dan sekretaris dengan paslon tertentu.  Atas dasar laporan tersebut, Panwaslu sudah mengambil tindakan dengan memanggil dua ASN yang bersangkutan dan sudah menjalani pemeriksaan. Setelah ditemukan pelanggarannya, baru direkomendasikan kepada Inspektorat Daerah (Itda) untuk mengambil tindakan sanksi.

“Saat ini sedang kita proses. Keduanya sudah mengakui bahwa tidak tahu. Meminta maaf. Tentu maaf itu kita terima namun tetap kita rekomendasikan ke Itda untuk memberikan semacam peringatan atau sanksi,” terang Imam, kemarin (13/3). 

Pengalaman ini, Imam langsung menghimbau kepada seluruh ASN agar tetap berhati-hati dalam menjaga netralitasnya. Imam bahkan tak percaya jika ada ASN yang tertangkap lalu beralasan tidak mengetahui aturan.

“Kita minta dia klarifikasi. Bagi kami tidak ada alasan tidak tahu. Karena surat edaran itu pasti ada tembusan sampai ke struktur paling bawah termasuk camat dan kelurahan,” terangnya. (Ina/nus)