DPRD Siapkan Jadwal Paripurna Pemberhentian Wawali

DPRD Siapkan Jadwal Paripurna Pemberhentian Wawali

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pasca meninggalnya almarhum wakil wali kota Samarinda Nusyirwan Ismail kursi wawali masih kosong. DPRD Samarinda berencana mengagendakan paripurna pemberhentian.

Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif mengatakan masih menunggu surat rekomendasi dari Pemkot untuk paripurna pemberhentian.  "Kita sedang menunggu. Setelah surat itu masuk maka DPRD akan mengatur jadwal agenda untuk paripurna pemberhentian," ungkapnya kepada bekantan.co Jumat (10/3/2018).

Setelah paripurna pemberhentian, kata Alphad akan dilanjutkan dengan paripurna pemilihan dua nama yang diusulkan oleh partai pengusung pemenang Pilwali 2015 lalu melalui wali kota.

Untuk teknis pemilihan, belum ada PP turunan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati,dan walikota menjadi undang-undang.  Namun DPRD akan membentuk pansus untuk menggodok tata tertib mekanisme pemilihan wakil wali kota Samarinda. "Dalam waktu dekat ini kita fokuskan. Tapi setelah kita paripurna pemberhentian dulu," katanya.

Menurut Alphad kewenangan DPRD hanya memilih dua calon yang diusulkan. Tidak mengintervensi calon wawali. Secara teknis, kemungkinan dilakukan melalui votting jika tidak ditemukan kata sepakat. "Bisa saja aklamasi kalau dua nama itu lalu mengerucut jadi satu nama," terang Alphad.

Diketahui, nama-nama bakal calon wawali mulai bermunculan dari tiga partai pengusung. Nasdem berencana mengusung istri almarhum Nusyirwan Ismail, Sri Lestari serta H Joha Fajal. Kemudian untuk PKS ada calon kuat yakni Sarwono sekretaris DPW PKS Kaltim dan terakhir ketua DPC Demokrat Samarinda Viktor Yuan. Tidak hanya itu, Donna Faroek juga disebut-sebut masuk dalam bursa calon pengganti wawali Samarinda.

Lantas mungkin kah pergantian wawali dilakukan tanpa wali kota yang saat ini sedang cuti Pilgub.  Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan tak masalah. Sebab pada pasal 176 ayat (2) itu menyebutkan frase "melalui", bukan atas persetujuan wali kota. Jadi parpol atau  gabungan parpol mengusulkan 2 nama melalui walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. "Jadi otoritasnya tetap ada di gabungan parpol pengusung (Demokrat, PKS dan Nasdem)," tegas Castro sapaan akrabnya.

Castro menjelaskan PJs wali kota Samarinda Zairin Zain bisa memfasilitasi usulan dari gabungan parpol pengusung untuk disampaikan ke DPRD. Kewenangan itu dijelaskan pada Pasal 9 Permendagri 74 tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu tugas Pjs adalah memimpin urusan pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan, termasuk pengganti wakil walikota.

 

"Ini posisinya hanya memfasilitasi, bukan mengambil keputusan strategis," tukas Castro. (Ina/nus)