DPRD Segera Buat Perda, Pemotongan Unggas Wajib di RPU

DPRD Segera Buat Perda, Pemotongan Unggas Wajib di RPU

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pemkot Samarinda semakin serius menata pemotongan unggas di pasar tradisional. Tahun ini pemkot merencanakan semua pemotongan unggas dilakukan di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) resmi.

Hal demikian diutarakan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang saat rapat koordinasi, Rabu (21/3/2018). Dia menyebut, cara pemotongan unggas di pasar tradisional banyak tidak memenuhi syarat berdasarkan syariat agama. Tak hanya itu, pembuangan limbahnya pun masih terkesan sembarangan.

"Harus bisa diambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena di Pasar Segiri ini sudah terlalu kumuh. Tahun ini kami usahakan segera menatanya,” tegasnya.

Terkait cara pemotongan, menurutnya, banyak yang tidak lazim. Seperti memotong massal dan tidak mengucapkan doa sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian hasil pemotongan kerap ditaruh beberapa hari, baru dibuang. Hal inilah yang membuat kondisi pasar kumuh.

Karena itu pihaknya menegaskan pemotongan unggas harus dilakukan di RPU resmi. Dengan cara ini, limbah unggas bisa terkonsentrasi pada satu tempat. "Tidak seperti sekarang, yang sekarang lebih banyak dibuang di sungai," imbuhnya.

Kalau pemotongan dilakukan di RPU, pengelola lebih mudah membersihkan sisa pemotongan. "Tukang potongnya juga yang profesional, yang sudah sesuai kualifikasi dan minimal mampu memotong sesuai syariat. Sehingga hasilnya lebih higienis dan aman," tukasnya.

Pemotong profesional katanya juga dilengkapi dengan pakaian khusus, sehingga sisi kebersihan benar-benar terjaga. "Beda dengan sekarang, bayangkan di pasar dipotong begitu saja, ini merugikan banyak orang,” sambungnya.

Soal pemotongan unggas profesional, dia menyebut perlu digandeng tukang potong yang sudah berpengalaman. Sehingga, hasil pemotongan bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. “Gaji pemotong juga akan kami usahakan sesuai standar kerja yang dilakukannya. Gaji yang diberikan sesuai standar pegawai daerah, agar terpenuhi kesejahteraannya. Selama ini gaji pemotong tidak naik, jadi kami harus segera mengambil kebijakan,” paparnya.

Selama ini pemkot sudah mengingatkan pedagang agar tidak memotong unggas di sembarang tempat. Namun tidak diindahkan. Karena itu sudah waktunya dilakukan penataan dengan mendasarkan pada peraturan daerah (Perda).

“Selama ini kebersihan pasar bermasalah. Kalau tidak segera dibuat aturan, maka pasar ini akan terus kumuh. Tahun ini, kami akan segera mengusulkan Perda ke DPRD untuk penataan pemotongan unggas ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Suparno mendukung pembuatan perda itu. Katanya, pemotongan unggas memang perlu diatur. Dia mencontohkan salah satu aktivitas pemotongan di bawah Jembatan II Sungai Dama yang kini sudah vakum. “Ada bulu dan darah yang dibuang di sungai. Kalau dibuatkan perda, ya kami dukung saja,” tegasnya.

Namun beberapa hal juga perlu diperhatikan seperti warga yang memiliki hajatan misalnya.  “Kan tidak mungkin mereka harus pergi ke RPH yang jauh. Nah, yang seperti ini  juga harus diperhatikan,” tegas Politisi PAN ini.

Kemudian standar syariat juga dipertanyakan. Ia berharap jangan sampai pemotongan tidak sesuai ketentuan ajaran agama. “Kasihan juga warga muslim, kalau tidak syariat berarti mereka makan bangkai,” pugkasnya. (Ina/nus)