Diancam Pidana 3 Tahun, Pemilik Barang Ilegal Terus Diburu BKP

Diancam Pidana 3 Tahun, Pemilik Barang Ilegal Terus Diburu BKP

TARAKAN, bekantan.co - Gelar perkara kasus penyelundupan barang ilegal yang diamankan pada Rabu (7/3) lalu oleh KM Bunga Lia 1 akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Hingga saat ini berkas penyitaan barang masih menunggu persetujuan Pengadilan Negeri (PN) Tarakan.

Kepala Seksi Karantina Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan, Mustamin menyatakan pihaknya yang sudah menyita barang bukti berupa bawang bombay, wortel, beras ketan, sosis serta kentang, sudah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tujuannya, untuk menyampaikan langsung kepada Polres Tarakan serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan. "Penyitaan juga sudah kami kasih tahu ke PN Tarakan dan tinggal menunggu persetujuan penyitaan itu," katanya saat di sambangi di ruang kerjanya, Kamis (22/3/2018).

Lanjutnya, pemanggilan 6 saksi juga sudah ia lakukan termasuk nakhoda, anak buah kapal (ABK) serta buruh Pelabuhan Tengkayu I Tarakan (SDF). Mustamin mengaku, tidak menutup kemungkinan saksi yang sudah dipanggil ditetapkan sebagai tersangka. "Jadi kalau sudah terkumpul semua saksi dan bukti, maka April nanti akan kami proses gelar perkara. Dengan tujuan untuk menetapkan tersangka," ungkapnya.

Sementara itu, pemilik kapal yang berinisial HH, kata Mustamin, sudah dilakukan pemeriksaan langsung sebagai saksi oleh Kepala BKP Kelas II Tarakan, Amril. Saat ditanyai terkait pemilik seluruh barang ilegal, pihaknya mengaku akan mengembangkan kasus tersebut. 

"Apakah barangnya dia (HH) sendiri atau ada pemilik lain terus dikembangkan. Yang jelas pemilik inisial HH dan nakhoda (inisial) AM," imbuhnya.

Jika ada penetapan tersangka, ujar Mustamin, maka akan dikenakan pasal 31 Undang-Undang (UU) nomor 16 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, jo pasal 5 dan 6. "Dalam pasal itu, jika dengan sengaja ancaman pidananya 3 tahun denda Rp 150 juta. Kalau tidak sengaja ancamannya 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Tapi kalau ancaman pidana dibawah lima tahun tidak dilakukan penahanan," pungkasnya.(sas)