Dana Desa Akan Terus Dikawal

Dana Desa Akan Terus Dikawal

SAMARINDA,bekantan.co - Alokasi dana desa Kaltim pada 2018 mencapai Rp 730,92 miliar. Dana tersebut akan disebar di 7 kabupaten. Besarnya anggaran itu tentu harus diawasi. Agar tidak disalahgunakan oknum tertentu. Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, Adil Hamonangan Pangihutan, Minggu (25/3/2018).

Ia menegaskan tugas instansi yang mengurusi itu adalah mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Diketahui rincian pembagian dana desa tersebut adalah Kukar Rp 159,5 miliar, Kubar Rp 148,17 miliar, Kutim Rp 140,8 miliar, Paser Rp 106,5 miliar, PPU Rp 28,57 miliar dan Mahulu senilai Rp 56,36 miliar serta Berau Rp 90,99 miliar.

“Maksudnya agar penggunaannya akuntabel. Disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku agar tertib administrasi dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Adil.

Pihaknya menambahkan siap memberikan program pembinaan SDM kepada setiap perangkat desa. Tujuannya agar penyalurannya lebih tepat sasaran .

“Harapannya untuk menghindari terjadinya penyimpangan sehingga dana desa benar-benar digunakan sesuai tujuan,” tegasnya.

Penggunaan dana itu sendiri diyakini bisa mempercepat pembangunan di desa. Adil juga menambahkan pengawasan yang akan dilakuakn mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kondisinya masih terhambat dalam hal pelaporan. Padahal pelaporan mempengaruhi proses pencairan tahapan selanjutnya,” imbuhnya.

Kepolisian pun turut andil mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah meneken MoU bersama Polri terkait hal ini. Hal itu diakui Kasubditbin Polmas Polda Kaltim, AKBP Rendra Kurniawan.

“Pengawasan kami di sini dilakukan dengan melibatkan Babinkamtibmas yang melekat di desa. Mulai penarikan di bank hingga pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Bahkan penarikan dana pun akan diawasi karena berpotensi memicu tindak kriminalitas. “Mengingat jumlah uang yang ditarik cukup besar,” sambungnya.

Namun pihaknya berharap setiap desa tidak perlu takut dengan pengawasan polisi, melalui Babnkamtibmas. Babinkamtibmas lanjutnya juga berperan menyelesaikan masalah masyarakat di desa dan kelurahan. Adapun upaya pencegahan lain adalah menginformasikan perangkat desa tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

“Mudah-mudahan tidak ada kepala desa yang tersandung masalah hukum akibat ketidaktahuan mereka terkait penggunaan dana desa ini,” pungkas Rendra. (Ina/nus)