Dana Belanja Fisik Rp 371 Miliar, DPRD Nilai Pemkot Mandul Lobi Pusat

Dana Belanja Fisik Rp 371 Miliar, DPRD Nilai Pemkot Mandul Lobi Pusat

 

SAMARINDA,bekantan.co - Puluhan proyek mangkrak milik pemkot Samarinda tahun ini dipastikan kembali molor. Sebab anggaran yang tersedia untuk belanja fisik tak mendukung untuk menyelesaikan tunggakan itu. 

Berdasarkan neraca anggaran Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Samarinda, hanya tersedia Rp 371 miliar untuk belanja langsung. Total anggaran itu juga yang nantinya akan dibagi ke semua OPD. 

Kepala Bapeda Samarinda Asli Nuryadin mengatakan total akumulasi pendapatan Samarinda ditambah dana perimbangan pusat berjumlah Rp 1,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk DAK dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kaltim. 

"Mau tidak mau kita maksimalkan dengan angka segitu (Rp 371 miliar, Red)," ungkap mantan Kadis Pendidikan Samarinda ini, Sabtu (24/3/2018).

Berdasarkan hitungan Bapeda, total angka tersebut didapat setelah dikurangi pengeluaran untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai). Sayangnya, Asli tak menyebut total angka belanja tidak langsung karena tak memegang data. 

Selain itu, pemkot juga menyelesaikan beberapa kewajiban yakni membayar utang. Ada utang Rp 171 miliar sudah siap dibayar karena sudah diverifikasi BPK. Sementara ada Rp 37 miliar yang belum diverifikasi BPK. Dari total utang tersebut termasuk utang pembangunan Jembatan Mahkota II kurang lebih Rp 15 miliar. 

Sekkot Samarinda, Sugeng Chairuddin saat dikonfirmasi juga tidak merinci besaran bankeu dan DAK. Namun menurut dia, total APBD 2018 nanti tidak jauh berbeda dengan APBD tahun ini sebesar Rp 2,4 triliun. "Plus minus paling sedikit lah. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun ini," ungkap Sugeng. 

Bagi dia hampir setengah dari total APBD 2018 digunakan untuk belanja pegawai. Sisanya untuk pembangunan. Dia mencontohkan saat masih di Bappeda pernah mengakumulasi semua usulan yang masuk hampir mencapai Rp 10 triliun. Sementara dana tersedia hanya Rp 2,4 triliun. “Yang jelas semua usulan OPD tetap mendapat potongan,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Toni Suhartono juga belum mengetahui angka pasti APBD murni. Tahun ini Samarinda mendapat bankeu untuk kegiatan fisik sekitar Rp 245 miliar. 

Kemudian untuk DAK tahun ini, Toni memprediksi ada penurunan. Informasi tersebut dia dapat dari usulan yang disampaikan pemkot melalui e-Planning Bappeda mengalami penurunan angka. Sementara ada perbedaan besaran nilai dengan usulan OPD yang tertampung. 

“Saya dengar ada pengurangan DAK. Kalau dulu semua usulan masuk, berkas berbundel itu kami langsung bawa ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri. Tapi sekarang kan sistem online, jadi Kemenkeu mengikuti total di sistem Bappeda,” ungkap Toni. 

Diketahui, tahun ini pemkot mendapat DAK untuk fisik kurang lebih Rp 90 miliar. Sementara untuk kegiatan non fisik lebih besar dari fisik. 

Tren penurunan besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Samarinda 2018. Prediksi penurunan ini disebabkan, karena pencapaian pendapatan daerah tak mencapai target serta adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.  

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Mursyid Abdul Rasyid menilai tren pendapatan daerah yang terus menurun membuktikan lemahnya lobi pemkot ke pusat untuk urusan DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU). Begitu juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkot yang tak memiliki perencanaan dan inovasi baru dalam melahirkan cara-cara baru untuk menggenjot pendapatan daerah. Hal itu membuat tren APBD tak menunjukkan sisi positif setiap tahunnya. 

Padahal dengan keterbatasan anggaran, daerah harus memiliki cara–cara baru untuk melakukan lobi ke pusat lebih masif. Begitu juga dengan peningkatan pendapatan daerah, setiap OPD harus berpikir lebih jauh dan mampu melahirkan terobosan baru. 

Itu sebabnya perlu ada perencanaan yang matang untuk berpikir jauh ke depan. Dibutuhkan lompatan-lompatan dalam hal peningkatan pendapatan daerah, agar bisa menopang postur APBD pada tahun anggaran selanjutnya. 

“Ini tentu jadi ‘PR’ bagi Sekkot dan wali kota untuk mengevaluasi kerja para OPD guna peningkatan pendapatan ini,” ungkapnya. (Ina/nus)