Cagub Diduga Korupsi, Mahasiswa Turun ke Jalan

Cagub Diduga Korupsi, Mahasiswa Turun ke Jalan

Cagub Diduga Korupsi, Mahasiswa Turun ke Jalan

SAMARINDA,bekantan.co - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Pembaharuan (Jamper) Kaltim menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Jalan Bung Tomo, Selasa (20/3).

Aksi massa ini menuntut agar beberapa kasus hukum yang diduga menyeret nama beberapa calon gubenur ataupun wakil gubenur Kaltim 2018 segera ditindaklanjuti. Mereka mendesak agar Kejati Kaltim segera membuka progres kasus-kasus yang ditangani dari beberapa perkara korupsi yang tertunggak.

Sambil memegang beberapa spanduk tuntutan, puluhan mahasiswa ini bergantian melakukan orasi politik di depan kantor Kejati. Mereka dikawal beberapa aparat polisi dan beberapa staf Kejati sekitar pukul 10.20 wita.

Ada lima kasus yang menjadi sorotan puluhan mahasiswa ini. Pertama, terkait dugaan korupsi dana hibah yang didepositokan ke Aptisi Kaltim tahun 2013 lalu. Kasus ini pernah diklarifikasi oleh mantan Sekda Kaltim, Rusmadi Wongso.

Selanjutnya, mereka juga menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi APBD Kutim tahun 2013-2014. Kasus ini pernah diklarifikasi oleh mantan Bupati Kutim, Isran Noor. Kemudian, kasus dugaan korupsi deposito APBD Samarinda 2013-2015 atas kebijakan wali kota Samarinda non aktif Syaharie Jaang.  

Tak hanya itu, mereka juga menanyakan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) terkait kebijakan wali kota Balikpapan Rizal Effendi terhadap perkara dugaan korupsi rumah potong Unggas (RPU) yang tengah ditangani Polda Kaltim.

Koordinator aksi Ahmadi menegaskan keempat kasus diatas harus dibuka ke publik. Momentum pergantian Kajati baru oleh Ely Shahputra sebagai titik tolak perkara tersebut segera dituntaskan. Sebab, publik tidak pernah diberikan informasi progres atas penanganan semua perkara tersebut.

Tak lama berselang, pihak Kejati memfasilitasi semua aduan mereka. Tiga perwakilan mahasiswa diterima oleh Kasi II Intelejen Kejati Kaltim, Hargo Bawono di lantai II gendung Kejati Kaltim.

Pada kesempatanm yang sama, Hargo menjelaskan semua kasus yang disebutkan diatas sedang dalam proses penanganan kasi pidana khusus (Pidsus). Sehingga prosesnya sedang berjalan. Namun ada beberapa kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda seperti kasus dugaan kasus dugaan korupsi deposito APBD Samarinda 2013-2015.

“Nanti kita akan koordinasi dengan pihak Kejari Samarinda untuk progresnya,” ungkapnya Hargo saat menerima perwakilan mahasiswa. 

Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi rumah potong Unggas (RPU), pihak Kejati sudah menerima SPDP. Saat ini bagian pidsus sedang menjalani prosesnya. “Berkas perkara kita masih menunggu,” terangnya.

Kendati demikian, atas intruksi Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda sementara dugaan kasus yang melibatkan nama calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018. Namun kasus tersebut akan dilanjtukan setelah pemilihan kepala daerah selesai. “Soal ini ada surat edaran dari Kejagung untuk penundaan perkara,” tegasnya.     

Selain 4 kasus diatas, Jamper juga meminta agar Kejati segera mengusut tuntas indikasi penyimpang dana aspirasi di DPRD Kaltim dan DPRD Samarinda 2015-2016. Bagi Ahmadi, kasus tersebut sudah menjadi rahasia umum, sebab ada dugaan cash back dari beberapa (oknum) anggota Dewan. Yang saat ini sedang ramai di proses pengadilan. Namun soal kasus ini, Hargo mengaku belum ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya. Sehingga tidak ada bukti kuat.

Namun dia meminta kepada publik, jika memiliki bukti atas kasus tersebut maka segera laporkan ke pihaknya. (Ina/nus)