Bendung Tambang Liar, Pemkot Bentuk Satgas

Bendung Tambang Liar, Pemkot Bentuk Satgas


SAMARINDA,bekantan.co - Maraknya pertambangan ilegal membuat Pemkot Samarinda membentuk tim khusus. Ya satuan tugas (satgas) ini melibatkan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota dan provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, Dinas Pertanahan Samarinda, Satpol PP kota dan provinsi, Polresta Samarinda, Kodim Samarinda, dan Distamben Kaltim, serta lurah dan camat.
Tujuan membentuk tim khusus tersebut untuk menindaklanjuti setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tambang batubara. Misal, pegangkutan masuk kota. Itu menjadi perhatian tim tersebut.Menurut Asisten II Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Endang Liansyah, tim sudah selesai dibentuk. Sedangkan draf surat keputusan (SK) tim sudah selesai. “Masih dipelajari bagian hukum. Setelah ditetapkan, baru tim mulai bekerja. Tugasnya lebih pada penertiban dan penindakan tambang tak berizin,” ujar ketua tim satgas itu.
Sekarang, pihaknya memerlukan sekali rapat untuk memastikan SK tim. Sehingga, dia belum bisa menentukan berapa target yang akan ditindak setelah SK diterima. “Kami belum ada pembicaraan ke arah sana. Kami utamakan SK dulu,” terang dia. Lagi pula, pihaknya belum melakukan inventarisasi terhadap tambang yang beraktivitas di Samarinda. Pasalnya, tidak semua ilegal. “Kami akan berkoordinasi dengan Distemben Kaltim untuk mencari daftar tambang tidak berizin. Jika ada aduan dari masyarakat, kami akan selidiki. Apalagi keluhannya pada kerusakan lingkungan,” jelasnya.
“Setelah ada hasil dari penyelidikan, baru bisa diketahui arahnya ke mana. Tim bekerja sampai illegal mining bersih,” ucap mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini. Lanjut dia, titikilegal mining berada  di kawasan Lempake tepatnya di Gunung Kapur dan Desa Muang, Talang Sari, Loa Janan, dan Palaran. “Sebenarnya ada tujuh (tambang ilegal). Saya tidak begitu ingat di mana saja. Kami akan sorot semuanya, aktivitas tambang pasti merusak lingkungan,” ungkapnya.
Endang mengaku, pemanfaatan eks lahan batubara yang izin usaha pertambangan (IUP) sudah mati atau dicabut kerap menjadi motif. “Padahal masih ada sisa batubara yang bisa digali. Ini harus diwaspadai,” sebut dia.
“Modusnya pematangan lahan untuk kaplingan atau pembangunan rumah. Ini tentu tidak benar,” kata Endang. Dia menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tepatnya pada pasal 105 dijelaskan, mengambil batubara yang tergali akibat pematangan tapi dalam prakteknya ada yang digali, itu tidak dibenarkan. “Tinggal inspektur tambang yang mengawasi, silahkan laporkan polisi,” pungkas dia. (Ina/nus)