Bawaslu Siap Tertibkan APK Ilegal

Bawaslu Siap Tertibkan APK Ilegal

 

SAMARINDA,bekantan.co - Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan empat pasangan calon (paslon) Pilgub Kaltim 2018 seakan tak terbendung.

KPU Kaltim sudah membatasi jumlah maupun titik pemasangan. Setiap paslon hanya bisa mengadakan sendiri 7 titik. Namun di lapangan justru berbeda. Begitu juga atribut APK lainnya.

Satu paslon saja, bisa punya puluhan baleho. Menindak lanjuti soal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menggelar rapat evaluasi. Rapat yang diikuti Panwas se-Kaltim, Satpol PP Kaltim dan pihak KPU Kaltim digelar di ruang rapat Kantor Bawaslu Kaltim, Jalan MT Haryono.

Dalam rapat evaluasi tersebut disepakati akan menindak lanjuti dengan penertiban APK yang melanggar aturan. Baik titik pemasangan maupun desain.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Hari Derwanto mengatakan, semua APK yang terpasang di luar titik yang ditentukan KPU tentu melanggar aturan. Kecuali pemasangan yang diadakan sendiri oleh para paslon dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. 

"Tapi di lapangan ini banyak sekali APK. Makanya dari rapat ini akan kita tindak," ungkapnya di sela-sela rapat.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengatakan rapat evaluasi tersebut juga menghadirkan perwakilan dari keempat paslon untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas pemasangan APK sembarang tempat itu.

"Kita menghargai mereka, makanya kita memanggil agar segera dilakukan penertiban," tuturnya.

Di saat bersamaan, kata Hari dari setiap perwakilan diminta untuk melaporkan semua APK yang sudah dicetak oleh mereka dan di titik mana saja yang sudah terpasang. Hal itu dilakukan agar memudahkan petugas Satpol PP untuk melakukan penertiban.

"Satpol PP Kaltim sudah siap melakukan penertiban setelah ini," imbuhnya.

Hari berharap agar para tim pemenangan bisa memahami lebih jelas aturan main dalam penyelenggaraan Pilkada soal APK. 

Selain itu, para paslon juga mesti memperhatikan titik pemasangan APK sesuai ketentuan Perda. Misalnya tidak dibenarkan di areal tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga jalan-jalan protokol ataupun di atas trotoar.

"Ada jalur yang tidak diwajibkan. Diluar itu maka kita akan tertibkan," tukasnya. (Ina/nus)