Awang Diduga Salah Tafsir

Awang Diduga Salah Tafsir

SAMARINDA,bekantan.co - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebut penetapan Cawagub Rizal Effendi menggantikan Nusyirwan Ismail tidak prosedural. Alasannya Rizal tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengannya.  

Hal itu disampaikan Awang saat memberikan sambutan pelantikan Pj Sekprov di Lamin Etam kemarin. Semestinya kata Awang, kepala daerah yang hendak bertarung harus mengajukan surat pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun tetap harus berkoordinasi dengannya. 

“Baru saya mesti melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa wali kota yang bersangkutan ingin maju ke pilkada,” katanya. Kalau mendapat respon dari Kemendagri, barulah Awang punya dasar untuk memberikan cuti. "Semua harus ada dasar. Setelah menteri setuju, biasanya ada perintah untuk menunjuk pj wali kota. Jadi bukan wakilnya yang otomatis jadi pj wali kota Balikpapan, karena pejabatnya nanti dari pemprov,” beber Awang.

Orang nomor satu di Kaltim ini menerangkan kewenangan mengangkat wali kota adalah presiden, bukan DPRD. “Saya hanya mengingatkan saja, jangan sampai salah langkah,” singgungnya. Ditanya soal surat cuti, Awang mengungkapkan, sudah sampai kepadanya kemarin pagi. “Tapi saya minta dikaji terlebih dahulu,” imbuhnya. Hal itulah yang terjadi pada Sjaharie Jaang sebelum mendapatkan cuti untuk maju pilgub.

Sementara itu Ketua tim pemenangan Sofyan Hasdam-Rizal Effendi, Muhammad Husni Fachruddin mengatakan proses cuti Rizal sedang berjalan. Ayub, sapaan akrabnya menduga belum ada koordinasi soal itu. Alasannya karena jeda waktu pendaftaran  dan penetapan begitu cepat. “Bayangkan, hanya dalam hitungan hari semua harus berjalan,” ujarnya. "Pada tanggal 5–6 Maret tes kesehatan, dan ditetapkan pada Rabu (7/3) lalu. Pada hari yang sama Pak Rizal berangkat umrah,” sambungnya. Jadwal yang padat dan waktu yang mepet membuat Rizal belum sempat berkoordinasi secara langsung dengan gubernur.

Terpisah, komisioner KPU Kaltim Rudiansyah menjelaskan, syarat majunya kepala daerah ke pilkada yang masih dalam satu provinsi adalah cuti. Memang lanjutnya ada aturan mundur bagi kepala daerah yang maju pilkada. Namun itu kalau maju di provinsi lain. "Saya tidak dengar langsung dari beliau," tegasnya.

Mantan aktivis kampus ini juga menuturkan kepala daerah yang cuti pilkada tidak ditanggung oleh negara. Kecuali jika berstatus ASN maka wajib berhenti. Rudi menjelaskan, saat pendaftaran sang bakal calon harus menyertakan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri. Kemudian, lima hari paska ditetapkan sebagai calon, kandidat tersebut wajib memberikan bukti surat yang menyatakan pengunduran diri sudah diterima oleh instansi yang bersangkutan untuk diproses. “Terakhir, pada 30 hari sebelum pemungutan suara, calon harus menunjukkan surat keputusan pemberhentian dirinya,” tutup Rudi. (Ina/nus)